Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang
 

 Catatan Kecil Aprinus Salam

Dengan sengaja, saya memulai tulisan ini dari tahun 1960-an. Pada tahun 1960-an hingga 1970-an, sumber legitimasi kesastraan lebih bersifat perorangan. Posisi itu terutama diambil oleh HB Jassin. Jassin berhasil mengambil posisi itu terutama berkat ketekunan dan konsekrasinya dalam sastra. Pada posisi yang sedikit berbeda, tetapi memiliki posisi legitimasi yang kuat beliau adalah Prof. A. Teeuw. Pada masa-masa itu, tulisan atau buku dari kedua tokoh tersebut banyak ditunggu oleh masyarakat sastra Indonesia.

Pada tahun 1980-an, beberapa posisi legitimatif mulai tersebar ke beberapa orang. Kita bisa menyebutnya seperti Sapardi DD, Budi Darma, Gunawan Mohamad, Umar Kayam, Faruk, dan beberapa orang lain. Gunawan mengambil skripsi tentang Chairil Anwar, dan walau bukan dari Fakultas Sastra, Gunawan secara intensif menggulati dunia kesusastraan dan kebudayaan.

Pada tahun 1980-an itu juga, dan terutama pada tahun 1990-an, hingga kini, posisi legitimasi lebih beragam. Di samping mengandalkan beberapa orang, secara kelembagaan Kompas dan Utan Kayu, atau belakangan dikenal juga Salihara, mengambil peran legitimatif yang kuat dan dominan, bahkan cukup hegemonik. Dalam kesempatan ini saya perlu menyebut Republika, yang mulai berkiprah pada tahun 1990-an,  secara relatif gagal mengambil posisi legitimatif. Ada beberapa penjelasan untuk ksus Republika, tetapi salah satunya adalah kurangnya dukungan modalitas dan konsekrasi.

Beberapa orang masih bertahan dalam posisi legitimasif yang kuat, terutama mereka yang berposisi di Perguruan Tinggi. Akan tetapi, posisi-posisi itu pun sekarang semakin menyebar. Saya melihat media sosial  sedikit mengaburkan, bahkan merancukan, posisi-posisi itu. Di satu sisi kita bisa melihatnya sebagai proses demokrasi, tetapi di sisi lain dapat pula dilihat sebagai proses popularisasi. Sebagai misal, ada proses-proses “konsolidasi terbatas” dalam grup-grup medsos. Akan tetapi, untuk jangka panjang, situasi tersebut jelas sangat tidak kondusif bagi perjalanan dan perkembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Soal posisi legitimatif itu, persoalan kedudukan Kompas, Horison, Republika, Salihara, Badan dan Balai Bahasa, dan posisi legitimasi perorangan, berdasarkan pengalaman saya mendampingi mahasiswa menulis tesis dan disertasi, dan salah satunya muncul pernyataan tentang posisi Badan dan Balai Bahasa (cc. Mas Tirto Suwondo). Kajian atau riset yang saya dampingi itu terutama dalam perspektif teori yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu.

Saya hanya ingin menyampaikan kesimpulan umum dari hasil riset tersebut. Pertama, bahwa posisi legitimator bukan saja karena akumulasi modalitas perorangan dari sebuah lembaga (misal Kompas dan Salihara), tetapi konsekrasi kelembagaan itu sendiri, seperti Kompas, (dan mungkin Horison masih perlu disebut), ternyata juga mengambil peranan sangat penting.

Kesimpulan kedua, secara teori, posisi legitimasi menjadi sastrawan atau penyair, tidak bisa berdasarkan konversi modal ekonomi ke ke modal simbolik. Walaupun tetap ada beberapa pengecualian, tetapi secara relatif jarang. Biasanya sastrawan tersebut akan bekerja setengah mati untuk memperbaiki posisi legitimatif. Jika diperlukan, saya bisa menyebutkan beberapa kasus. Persoalan tersebut berkaitan dengan beberapa percobaan ketika “sastrawan legitimet” berusaha mengatrol posisi sastrawan yang lebih yunior (terutama dari segi keterlibatan ke dunia sastra)

Ketiga, ada beberapa kendala laten jika seseorang memulai menjadi penulis sastra, tetapi karya awalnya adalah sastra populer. Saya tidak bersedia menyebut nama, tetapi jika diperlukan akan saya sebutkan. (Karena sebagian besar nama-nama itu adalah teman-teman sendiri, mohon maaf). Saya menyebut mereka bahwa posisi mereka sering terombang-ambing antara legitimasi berjuis dan legitimasi populer, tetapi kadang sangat sulit untuk menembus legitimasi spesifik, demikian Bourdieu membagi situasi legitimatif.

Keempat, beberapa orang terlalu mengobral tulisan, tetapi tulisan itu secara akademis sangat lemah, sehingga tulisan/buku yang banyak itu juga berkategori populer sehingga secara akademis tidak mampu mengakumulasi modalitas orang tersebut untuk menjadi legitimator. Beberapa orang memang menulis buku (sastra) apa saja sehingga bukunya puluhan, bahkan mencapai ratusan, tetapi secara akademis buku tersebut sangat lemah. (Jika diperlukan saya bersedia mempertanggungjawabkannya pernyatan ini). Hal ini berkorelasi dengan kemudahan menerbitkan tulisan atau buku, tanpa ada suatu seleksi atau evaluasi yang ketat berkaitan dengan derajat akademis dari tulisan atau buku tersebut.

Dalam struktur itulah saya bertanya, di mana posisi Badan Bahasa (selama ini), dan khususnya Balai Bahasa yang berdomisili di propinsi. Hal tersebut berkaitan dengan masih dominannya lembaga seperti Kompas.

Kita tahu, Badan Bahasa (dan Balai Bahasa), secara kelembagaan memiliki posisi yang kuat karena secara relatif (bisa) menjadi instrumen negara dalam mengembangkan kesusastraan, kebahasaan, atau kebudayaan. Perjalananan kelembanggan Badan dan Balai juga sudah relatif lama. Di samping itu, saya melihat modal sosial Badan atau Balai Bahasa juga stabil dan cukup luas. Persoalan apa yang diidap Badan Bahasa (termasuk tentu saja Balai) di dalamnya.

Dalam kesempatan ini saya mencoba menyimpulkan beberapa argumen dari hasil mendampingi riset mahasiswa saya. Sebagai hasil riset tentu saja tidak semuanya benar. Mungkin berkaitan dengan bagaimana membangun persoalan, bagaimana mendapatkan data (yang signifikan dan akurat), dan bagaimana menganalisis data-data tersebut.

Diagnosis tersebut antara lain sebagai berikut.

Pertama, kesulitan utama dan pertama Badan dan Balai Bahasa tentu saja justru karena ia bagian dari instrumen negara. Mungkin perlu ada upaya-upaya negosiasi, paling tidak dari segi kebijakan internal dan pencitraan bahwa Badan dan Balai merupakan lembaga yang mandiri dalam mengembangkan dan memajukan eksistensi kebahasaan dan kesusastraan. Mungkin itu pun sudah dilakukan.

Yang berat adalah kuatnya bau negara dalam lembaga tersebut. Hal ini berkaitan dengan lemahnya hal berbau negara dalam sistem kepercayaan masyarakat. Kita tahu, karena sejarah keberadaan negara di Indonesia, negara gagal mengambil peranan legitimatif dalam berbagai bidang seni, dan termasuk di dalamnya seni sastra dan bahasa. Ini berbeda dibanding beberapa negara seperti Prancis atau Italia. Bahkan dengan Malaysia saja, dari segi keberadaan legitimasi negara, Indonesia tertinggal jauh.

Kedua, dalam posisi sebagai “instrumen negara”, juga dalam wacana, maaf “proyek”, keberhasilan program dari segi kuantitatif dan administratif, jauh lebih penting daripada hal-hal yang bersifat substantif dan kualitatif. Ini juga yang menjadi catatan saya dalam pelaksanaan, seperti MUNSI (karena program ini yang satu-satunya saya ikuti dari sekian banyak program Badan Bahasa). Banyak energi dan modalitas yang tersia-siakan karena secara relatif kegiatan tersebut tidak terkontrol dalam aspek strategi ataupun aspek substantif dan kualitatif.

Ketiga, Badan Bahasa juga tidak terlalu mengkalkulasi modalitas perorangan yang diharapkan menjadi bagian dari akumulasi modalitas Badan Bahasa itu sendiri. Sistem perkonconan, pertemanan, pakewuh, lebih mewarnai daripada hubungan-hubungan profesional. Perlu informasi yang lebih detil dan akurat, misalnya, siapa itu saudara X yang menjadi dosen di Univeristas Y, bagaimana posisi modalitas akademiknya. Itu sebagai misal. Di samping itu, kondisi dan peta kekutan peneliti di Badan (juga Balai) perlu dievaluasi dan didorong agar tidak terlalu terjebak dengan pekerjaan adminitratif.

Keempat, sebagai contoh kasus Yogya. Balai Bahasa Yogya beberapa tahun terakhir mengadakan penghargaan sastra, dengan hadiah 3 juta buat pemenang utama. Tahun 2013 saya kritik bahwa besaran hadiah itu menyebabkan penghargaan sastra Balai Bahasa Yogya menjadi tidak bergengsi. Saya usul minimal 15 juta, jika perlu 25 juta. Sejak tahun 2014 pememang sudah dihadiahi 10 juta rupiah. Lumayanlah, Alhamdulillah.

Kelima, ada beberapa nama yang mungkin bagus sebagai cerpenis atau penyair, atau bahkan sebagai sastrawan, tetapi itu tidak berkorelasi dengan posisi legitimatifnya menjadi kurator. Saya tidak berkenan menyebutkan nama, tetapi hal itu tampaknya masih terus berlangsung. Sebaliknya, ada yang namanya terkenal, tetapi secara akademik sebetulnya secara relatif tidak terlalu menyakinkan. Kondisi itu bahkan, tampaknya, menjadi rezim tertentu di Badan Bahasa.

Mencari Solusi

  1. Perlu strategi berdasarkan skala prioritas. Kita tidak bisa berharap bahwa semua program adalah program unggulan. Karena bisa jadi antara satu dan lain program tidak sinergis bahkan bertabrakan. Hal ini juga menyebabkan program yang terlalu banyak akan sangat menguras energi dan pikiran, sehingga program yang diharapkan unggul berjalan tidak fokus, dan bisa jadi kehilangan gregetnya.
  1. Perlu ada restrukturisasi struktur legitimator yang bisa bekerja dengan baik dan berkualitas dalam pekerjaannya. Hal ini tampaknya bersifat “subjektif”, tetapi melalui tahap “uji bersama” kondisi tersebut dimungkinkan untuk lebih “objektif”
  1. Perlu menyelenggarakan program yang secara serius mengandalkan kualitas. Program kegiatan tidak lagi menjadi ajang seremoni, atau kumpul-kumpul para sastrawan. Hal ini tentu akan menimbulkan perdebatan, belum lagi jika masalah ini diperkeruh masalah like and dislike, masalah kesalahpahaman sejarah, masalah perbedaan kelompok dan kepentingan, dan sebagainya.
  1. Untuk mendapatkan posisi legitimatif yang kuat, tentu tidak bisa diandaikan hal itu bisa diraih setahun atau dua tahun. Saya membayangkan minimal lima tahun. Itu pun jika kebetulan strategi yang diambil Badan Bahasa atau Balainya, cukup akurat dan jitu. Sayangnya, kita pun kadang tidak bisa memastikan apakah langkah-langkah strategis yang diambil itu memang sudah pas atau belum. Perlu selalu ada evaluasi kinerja, dalam mengevaluasi pencapaian tersebut, minimal dua tahun sekali.
  1. Perlu ada langkah-langkah strategis lain sebagai pendukung dari berbagai program yang dibayangkan sebagai unggulan, terutama berupa terbitan berkala yang secara konsisten dipertahanan sekuat mungkin.

Saya menulis ini karena mungkin saya tidak bisa dihindari disebut sebagai bagian dari instrumen negara.  Akan tetapi, posisi itu bisa saya eliminasi semaksimal mungkin dengan tetap menjaga kemandirian saya sebagai warga negara. Yang jelas tulisan ini saya hibahkan kepada teman-teman, secara pribadi, yang kebetulan bekerja di Badan atau Balai Bahasa.

Sebetulnya, keberadaan dan peran negara tidak ada masalah. Tergantung bagaimana cara kita berkontribusi terhadap keberadaan negara itu sendiri. Negara seperti apa yang kita idamkan. Cara, keberadaan, strategi, dan politik sastra yang relevan dan kuat sangat di/memungkinkan untuk itu.

Banyak hal yang masih perlu didiskusikan secara lebih intensif berkaitan dengan apa yang masih dan perlu dikerjakan pada masa-masa yang akan datang. Tidak ada kata terlambat, apalagi jika posisi itu ditujukan kepada lembanga resmi negara. Saya menaruh harapan besar kepada Badan dan Balai Bahasa.

Aprinus Salam

Dosen Pascasarjana FIB dan Kepala Pusat Studi Kebudayaan UGM